Pj Wako Payakumbuh Hadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting

Payakumbuh—Tegaskan komitmen kurangi stunting nasional, Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda hadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Aula Randang Lt. 2 Balai Kota Payakumbuh, Jumat (21/6/2024).

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam arahannya secara daring mengatakan tren prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir.

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN

"Pada 2013 prevalensi stunting nasional berada pada angka 37, 20% kemudian mengalami penurunan lebih kurang 1, 57% setiap tahunnya, " ungkapnya.

Dikatakan Muhadjir, prevalensi stunting nasional Indonesia telah menyentuh angka 21, 50% pada tahun 2023 dan akan terus digenjot untuk mencapai 14% pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam target RPJMN 2019-2024.

Baca juga: Mardani Ali Sera Temukan Faktor Penyebab RTRW di Kalteng Belum Berjalan Baik

"Untuk mencapai angka tersebut, dicetuskanlah pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting nasional yang menyasar ibu hamil, calon pengantin, bayi, hingga balita, " bebernya.

Muhadjir merincikan, hasil capaian pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting per 20 Juni 2024 pukul 20.30 WIB adalah 9, 3 juta atau 53, 99?lita telah diukur dari 17, 4 juta sasaran balita se Indonesia.

Baca juga: Identifikasi Potensi Parekraf, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno Dorong Pemda Perkuat SDM Pariwisata

"Namun, hasil pemantauan di daerah menunjukkan penggunaan antroprometri standar masih rendah, jaringan yang tidak mendukung dan tenaga entry tidak mencukupi, kader terampil antropometri masih rendah,   rendahnya intervensi balita bermasalah gizi yakni 1, 44?ri 40, 35%, " jelasnya.

Oleh karena itu, Muhadjir mengimbau Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan capaian sasaran ke posyandu untuk pengukuran dan intervensi.

Baca juga: PPUU DPD RI Kembali Perdalam RUU Pemerintahan Digital

Selanjutnya, ia turut menekankan pentingnya penginputan data yang optimal, mempercepat sweeping, serta melakukan intervensi berkesinambungan bagi balita yang bermasalah gizi.

"Mengganti antropometri yang sudah rusak dengan yang terstandar di posyandu serta meningkatkan kompetensi kader dalam menggunakan antropometri dan edukasi sasaran juga diperlukan, " tukasnya.

Baca juga: PPKM Level 3 Batal, Tempat Wisata di Sumbar Buka saat Natal dan Tahun Baru

Menanggapi hal tersebut, Sekda Rida Ananda yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Payakumbuh menyatakan komitmen Pemko dalam merealisasikan percepatan penurunan stunting.

"Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan, termasuk melahirkan inovasi Gerakan Serentak Cegah Stunting (Gertak Ceting), Sistem Informasi Penanganan Stunting (SiPENTING), Geospasial Berbasis NIK dan Koordinate (Geonik), penganggaran APBD untuk mendukung penanganan stunting, pembinaan kepada kader, hingga kerja sama dengan pihak swasta dan stakeholder lainnya, " pungkasnya. (**).